Selasa, 05 April 2011

PBB dan Prancis Gempur Presiden Pantai Gading


Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama militer Prancis Senin kemarin menggempur pasukan Pantai Gading pimpinan presiden yang tidak mau turun dari kekuasaan, Lauren Gbagbo. Pasalnya, pasukan Gbagbo dinilai terlebih dulu menyerang warga sipil dan kantor perwakilan PBB di ibukota Pantai Gading, Abidjan.

Menurut stasiun berita Voice of America (VOA), sejumlah helikopter PBB dan Prancis menembaki pasukan Gbagbo di barak-barak militer dan di istana presiden. Pasukan di rumah Gbagbo pun digempur.

Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, memerintahkan pasukannya untuk bergabung dengan operasi militer PBB untuk melindungi warga sipil dan melucuti artileri berat milik Gbagbo. Ini atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon kepada Sarkozy untuk membantu menghentikan penembakan mortir dan peluncur roket pasukan Gbagbo ke warga sipil dan kantor PBB di Abidjan.

Ban menyatakan bahwa operasi gabungan pasukan PBB dan Prancis ini tidak bermaksud langsung menyerang Gbagbo. Misi ini, menurut Ban, sejalan dengan mandat Dewan Keamanan PBB untuk bertindak membela diri sekaligus melindungi warga sipil. Sementara itu, pendukung Gbagbo menuding PBB dan Prancis berupaya membunuh pemimpin mereka.

Aksi PBB dan Prancis ini terjadi pada hari kelima baku tembak antara Gbagbo melawan kubu presiden terpilih Alassane Ouattara. Pasukan Ouattara sudah masuk Abidjan sejak Kamis pekan lalu dan bertempur dengan kelompok Gbagbo.

Situasi di negeri Afrika Barat itu memanas saat Gabgbo kalah dalam pemilihan Presiden 28 November tahun lalu atas Ouattara. Namun, Gbagbo menolak untuk mundur dari jabatan presiden.

Klaim Gbagbo berdasarkan keputusan dewan konstitusi, yang membatalkan hampir sepuluh persen penghitungan surat suara, yang diduga sarat kecurangan. Namun, Ouatarra menilai klaim Gbagbo mengada-ada, lagipula kemenangan dia sudah disahkan Komisi Pemilu, yang didukung oleh PBB.

Gbagbo akhirnya menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, Outtara membentuk pemerintahan tandingan di sebuah hotel lokal yang dijaga oleh pasukan PBB dan tentara bekas pemberontak dari utara.

PBB serta negara-negara lainnya memihak Outtara dan mengakui kemenangannya sebagai presiden terpilih Pantai Gading melalui pemilihan umum yang dinilai demokratis. Kerusuhan telah memakan ratusan korban jiwa dan menyebabkan perang saudara.• VIVAnews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar