PEMBANGUNAN gedung baru DPR sepertinya cuma akal-akalan dan suka-suka hati Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Buktinya mereka memutuskan pembangunan gedung mewah senilai Rp1 triliun itu tanpa kontrol dan persetujuan fraksi di DPR.
Itulah sebabnya belakangan fraksi-fraksi, kecuali Fraksi Demokrat dan Golkar, tegas menolak pembangunan gedung baru DPR itu. Akan tetapi, BURT tiada mengindahkan mereka. Anggota BURT Pius Lustrilanang, misalnya, tetap 'ngotot' mendukung pembangunan gedung DPR itu meski partainya, Partai Gerindra, tegas menolaknya.
Contoh lain, sekalipun Ketua DPR yang juga Ketua BURT Marzuki Alie pernah mengatakan jika satu fraksi saja tidak setuju DPR akan menunda atau membatalkan pembangunan gedung baru DPR itu, sekarang ini dia termasuk yang sangat gigih membela pembangunan gedung baru DPR.
Marzuki malah menuduh fraksi yang menolak gedung baru DPR sebetulnya cuma ingin menaikkan citra partai.
Ketika Fraksi PAN menyatakan pembangunan gedung DPR harus melalui persetujuan rakyat, Marzuki malah mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan persetujuan rakyat tersebut.
Padahal, terang-benderang banyak kalangan melalui media massa tegas menolak pembangunan gedung baru DPR. Jajak pendapat Charta Politika menunjukkan lebih dari 80% responden menolak pembangunan gedung DPR.
Bagaimana mungkin rakyat setuju dengan pembangunan gedung DPR di tengah amburadulnya kinerja DPR? DPR baru menghasilkan 17 RUU dari target 70 RUU pada 2010. DPR pernah memberikan cek kosong Rp1,1 triliun pada APBN-P 2010, tanpa jelas peruntukannya. DPR pun gemar menggemukkan anggaran sendiri, antara lain melalui dana aspirasi. DPR juga beberapa kali mementahkan sendiri fungsi pengawasan mereka, seperti dalam kasus Bank Century dan mafia pajak.
Anggota DPR yang dilaporkan membekingi penyelundupan BlackBerry dan anggota DPR yang kerap membolos, tetapi gemar bekerja sampingan memperparah citra dan kinerja DPR.
Bagaimana mungkin rakyat setuju dengan pembangunan gedung DPR di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan? Sebagai perbandingan, dana Rp1 triliun lebih untuk membangun gedung DPR itu bisa digunakan untuk membangun 23.200 ruang kelas baru untuk sekolah atau 11.600 unit rumah sederhana buat rakyat.
Pembangunan gedung baru DPR hanya akan memperparah luka sosial. Oleh karena itu, kegigihan Marzuki Alie, Pius Lustrilanang, serta BURT umumnya layak dipertanyakan. Terlebih lagi karena ada yang mencium proses perancangan gedung yang telah menghabiskan Rp18 miliar itu dilakukan tanpa tender.
Itulah sebabnya Partai Gerindra dan sejumlah LSM meminta BPK dan KPK turun tangan. Apakah kegigihan Marzuki, Pius, dan BURT karena DPR sudah telanjur menggelontorkan duit Rp18 miliar itu, biarlah BPK dan KPK yang menjawabnya.
mediaindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar