Jenderal Agum Memimpin Normalisasi PSSI

Komite Normalisasi yang dibentuk Federasi Sepakbola International (FIFA) mulai terbentuk dan bergerak menjalankan misinya untuk menyelesaikan kemelut PSSI yang kian kusut. Dalam email yang dikirimkan kepada VIVAnews, media officer FIFA mengkonfirmasikan telah mengangkat Agum Gumelar sebagai ketua. Dalam menjalan tugasnya, Agum yang mantan ketua umum PSSI itu akan dibantu tujuh anggota.

Mereka adalah Sukawi Sutarip (Ketua Pengurus PSSI Provinsi Jawa Tengah), Siti Nurzanah (Sekretaris Yayasan PS Arema), Hadi Rudiatmo (Ketua Umum Pengurus PSSI Cabang Solo), Joko Driyono (CEO PT Liga Indonesia), Samsul Ashar (Ketua Umum Persik Kediri), Satim Sofyan (Pengurus PSSI Provinsi Banten), dan Dityo Pramoni (Medan Bintang). FIFA, kata media officer itu, menunjuk mereka setelah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan sepakbola di Indonesia.

Ditemui di rumahnya, kepada wartawan VIVAnews Agum sendiri mengaku kaget diberi amanat itu. Dia menyatakan siap memimpin Komite Normalisasi yang mengemban tugas mahapenting: menyelamatkan sepakbola nasional.

"Saya kaget bagaimana FIFA dapat nama saya. Saya tidak tahu bagaimana pemilihannya. Tapi kalau itu keputusan FIFA, saya mau bagaimana lagi? Saya harus melakukan tugas itu," kata Agum.

Letjen TNI (purn) Agum Gumelar bukan nama baru di dunia sepakbola dan olahraga nasional. Mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Menko Polkam di era Gus Dur ini pernah menjabat sebagai Ketua Liga Amatir PSSI dan Ketua Liga Indonesia (1993-1995). Puncaknya, dia menjabat Ketua Umum PSSI periode 1999-2003 dan Ketua Umum KONI periode 2003-2007. Saat ini, pria kelahiran Tasikmalaya 65 tahun lalu itu juga tercatat sebagai Ketua Kehormatan PSSI.

Disambut positif

Pembentukan Komite Normalisasi disambut positif oleh berbagai kalangan.

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng langsung menyatakan keputusan FIFA itu klop dengan kebijakan pemerintah. "Ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang sebelumnya sudah tidak mengakui kepengurusan di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Dengan demikian, maka sudah klop apa yang diputuskan FIFA dan pemerintah," ujarnya.

Menteri Andi menjanjikan begitu Komite Normalisasi terbentuk “maka pemerintah bisa segera memfasilitasi, bisa memberi pelayanan, sehingga Komite Normalisasi bisa menjalankan tugasnya menyelenggarakan Kongres Pemilihan Ketum, Waketum, dan Exco PSSI lainnya."

Dia juga mengungkapkan akan segera berkomunikasi dengan FIFA untuk menanyakan informasi lain secara lebih terperinci. "Sebagaimana yang diputuskan FIFA, Komite Normalisasi diawaki insan bola Indonesia yang kredibel, terpandang, tapi nggak punya ambisi untuk mencalonkan ataupun dicalonkan dalam kepengurusan PSSI," ujar Andi.

Andi berharap di tengah proses transisi ini, semua kompetisi, apakah itu Liga Super Indonesia (LSI), Divisi Utama, Divisi 1, 2, dan 3 semua dapat terus berjalan, termasuk persiapan tim nasional.

Keputusan FIFA ini bahkan juga disambut baik oleh Nurdin Halid, ketua umum PSSI yang telah dilucuti kewenangannya baik oleh pemerintah maupun FIFA. Namun, dia menolak berkomentar tentang pengambialihan kewenangan pengurus PSSI oleh Komite Normalisasi itu.

Melalui pesan singkatnya, Nurdin malah menyatakan dia bersyukur karena FIFA tidak menjatuhkan hukuman terhadap persepakbolaan Indonesia. "Saya sangat bersyukur karena Indonesia tidak dihukum. Karena hal tersebut jauh lebih penting bagi saya," kata dia dari Makassar. "Kami akan mengambil sikap setelah kembali ke Jakarta."

Sambutan positif juga datang dari pihak Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang telah membentuk Komite Pemilihan. "Ini keputusan yang bagus," kata Hadiyandra, Sekretaris Komite Pemilihan versi KPPN sekaligus Sekretaris Pengurus PSSI Provinsi Jambi.

Soal legalitas lembaganya setelah Komite Normalisasi terbentuk, Hadiyandra mengatakan pihaknya sementara ini masih akan bekerja seperti biasa sampai ada keputusan lebih lanjut dari 78 anggota KPPN. "Kami menyerahkan semuanya kembali kepada 78 pemilik hak suara karena pembentukan Komite Pemilihan ini adalah hasil kolektif. Saya yakin dalam waktu dekat akan ada pertemuan untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Jurus pamungkas

Pembentukan Komite Normalisasi adalah jurus pamungkas FIFA untuk menyelesaikan kemelut PSSI yang semakin hari semakin kusut. Lewat sidang Komite Darurat, pada 1 April lalu, FIFA akhirnya memberikan wewenang penuh kepada Komite Normalisasi untuk mengambil alih seluruh tugas Komite Eksekutif PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid.
Komite ini sebenarnya mulai aktif terhitung tanggal 4 April kemarin. Tugas utamanya adalah memilih pengurus baru PSSI berlandaskan Kode Pemilihan FIFA dan Statuta PSSI, paling lambat sebelum tanggal 21 Mei 2011. Tugas berikutnya adalah untuk menempatkan Liga Primer Indonesia, atau yang disebut FIFA dengan istilah "the run-away league", di bawah kendali PSSI atau menghentikannya sesegera mungkin.

Tak kalah pentingnya, FIFA juga memberi mandat kepada Komite Normalisasi untuk menyelenggarakan aktivitas sehari-hari PSSI “dengan semangat rekonsiliasi demi kebaikan persepakbolaan Indonesia.” (kd)

• VIVAnews